02 Oct 2017
Issue Penting!!
Fasilitas Bagi Warga Negara Asing di Indonesia
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden No.76 TAHUN 2017 TENTANG FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI, adalah Fasilitas bagi Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
Mengenai pengertian Orang Asing itu sendiri disebutkan dalam Perpres ini adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang mencakup eks Warga Negara Indonesia, anak eks Warga Negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
Fasilitas apakah yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negera Asing menurut Peraturan Presiden ini? Apakah sama dengan WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri? Sayangnya peraturan ini tidak menjelaskan fasilitas yang dimaksud hanya memberitahukan bahwa dapat diberikan fasilitas dan kemudahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi WNI, fasilitas yang diberikan berupa: a. membuka rekening di bank umum; b. memiliki properti di Indonesia; dan/atau c. mendirikan badan usaha Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahkan KMILN untuk WNI sejajar kedudukannya dengan KTP dan KK, karena di dalam Peraturan Presiden tersebut mengatakan demikian. Sedangkan untuk WNA belum diatur secara jelas apakah sama dengan KTP dan KK di setiap instansi saat mengurus segala macam perijinan di setiap instansi pemerintah saat WNA memiliki KMILN nantinya.
Meskipun demikian, untuk persyaratan dan kriteria serta tata cara penerbitan KMILN masih menunggu Peraturan Menteri Luar Negeri.
KAN & Co Counsellor at Law
Nur Hakim, SH, MH (Partner)
Agung Tjahjady SH, CPA, MM, BKP (Managing Partner)
0816 825 348
Read Other Updates
-
Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi (SBU dan SKK)
04 Mar 2022
-
Ketentuan Saksi-Saksi Di Dalam Hukum Perdata
25 Feb 2022
-
Hak Waris Anak Di Luar Kawin
24 Feb 2022
-
Status Hukum Harta Bawaan dan Harta Bersama Ketika Perceraian
17 Feb 2022
-
Kewajiban Melaporkan Izin Kawasan Berikat Bagi Perusahaan Yang Melakukan Perubahan Nama
02 Feb 2022
-
Penundaan Peluncuran Sistem OSS RBA oleh Kementerian Investasi
18 Jul 2021
-
Ketentuan Minimum Modal Disetor Untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing
07 May 2021
-
Wajah Baru Online Single Submission Risk Based Approach (OSS - RBA)
02 Mar 2021