02 Oct 2017
Issue Penting!!
Fasilitas Bagi Warga Negara Asing di Indonesia
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden No.76 TAHUN 2017 TENTANG FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI, adalah Fasilitas bagi Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
Mengenai pengertian Orang Asing itu sendiri disebutkan dalam Perpres ini adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang mencakup eks Warga Negara Indonesia, anak eks Warga Negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
Fasilitas apakah yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negera Asing menurut Peraturan Presiden ini? Apakah sama dengan WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri? Sayangnya peraturan ini tidak menjelaskan fasilitas yang dimaksud hanya memberitahukan bahwa dapat diberikan fasilitas dan kemudahan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi WNI, fasilitas yang diberikan berupa: a. membuka rekening di bank umum; b. memiliki properti di Indonesia; dan/atau c. mendirikan badan usaha Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahkan KMILN untuk WNI sejajar kedudukannya dengan KTP dan KK, karena di dalam Peraturan Presiden tersebut mengatakan demikian. Sedangkan untuk WNA belum diatur secara jelas apakah sama dengan KTP dan KK di setiap instansi saat mengurus segala macam perijinan di setiap instansi pemerintah saat WNA memiliki KMILN nantinya.
Meskipun demikian, untuk persyaratan dan kriteria serta tata cara penerbitan KMILN masih menunggu Peraturan Menteri Luar Negeri.
KAN & Co Counsellor at Law
Nur Hakim, SH, MH (Partner)
Agung Tjahjady SH, CPA, MM, BKP (Managing Partner)
0816 825 348
Read Other Updates
-
Investor Asing Yang Ingin Mengurus ITAS, Tidak Perlu Datang Lagi Ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
03 Sep 2019
-
Bolehkah Kepemilikan Cross Holding / Saham Silang Dalam Perseroan ?
30 Aug 2019
-
Easy To Manage Stay Permit For Foreign Investor
23 Aug 2019
-
Kewajiban Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Online Single Submission (OSS) Versi 1.1
16 Aug 2019
-
Penggabungan atas Putusan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dalam Pidana Perpajakan
09 Aug 2019
-
Peninjauan Kembali Dalam Pengadilan Pajak
02 Aug 2019
-
Tujuan Pemerintah Dalam Peningkatan Kemudahan Berusaha Di Daerah
29 Jul 2019
-
Pengaturan Hukum Terkait Pinjam Meminjam Secara Online Atau P2P Lending
19 Jul 2019