Main Logo

Update

Tujuan Pemerintah Dalam Peningkatan Kemudahan Berusaha Di Daerah_1

29 Jul 2019

Tujuan Pemerintah Dalam Peningkatan Kemudahan Berusaha Di Daerah

          Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri berupa Surat Edaran Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Juli 2017, yang menegaskan bahwa  pedoman penetapan izin gangguan di daerah dicabut atau dihapus, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerbitkan izin dan melakukan pungutan retribusi atas Izin Gangguan.

          Berkaitan dengan itu, maka Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diberikan kepada Seseorang atau Badan Usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan di sekitar tempat berusaha dapat dikategorikan dalam Izin Gangguan, sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, SKDU/SITU tidak dapat diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah.

          Sesuai Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang Pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga apabila izin gangguan tidak dapat diterbitkan maka objek retribusi izin gangguan (HO/SKDU/SITU) tidak dapat dipungut lagi.

          Izin gangguan sebagaimana dimaksud telah diintegrasikan dalam penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL sesuai Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

          Dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah mengharapkan peningkatan investasi dari para pelaku usaha untuk mengembangkan investasinya di daerah dikarenakan Pemerintah telah memudahkan atau mengintegrasikan segala jenis perizinan usaha yang dianggap mempersulit pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

          Meskipun berbagai kemudahan sudah dikeluarkan pemerintah, namun banyak pelaku usaha belum mengetahui kemudahan-kemudahan tersebut, sehingga banyak pelaku usaha yang masih menjalankan usahanya tanpa ada izin, kadang sudah ada izin namun izin tersebut belum disesuaikan dengan peraturan baru yang mengatur tentang izin tersebut, seperti contoh izin yang harus diurus melalui Lembaga Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga di Indonesia.

 

Best Regards,

Desy Yuliani, S.H. (Staff)

[email protected] / +62 813 1876 0163

Nur Hakim, S.H., M.H., C.L.A. (Partner)

[email protected] / +62 813 8015 1334

icon facebook.jpg icon linkdin.jpg

https://tax-legal.id/