Main Logo

Update

Deadline 30 Juni Semakin Dekat! RUPS Tahunan Wajib Dilaksanakan atau Berisiko Sanksi_1

10 Jun 2026

Deadline 30 Juni Semakin Dekat! RUPS Tahunan Wajib Dilaksanakan atau Berisiko Sanksi

Oleh: Dr. Nur Hakim, S.H., M.H., CLA., BBP

Bagi Perseroan Terbatas (PT), tanggal 30 Juni bukan sekadar penutup semester pertama, melainkan batas waktu penting untuk memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan wajib diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Dengan demikian, bagi Perseroan yang tahun bukunya berakhir pada tanggal 31 Desember, maka 30 Juni merupakan batas akhir pelaksanaan RUPS Tahunan dan penyampaian laporan tahunan Perseroan.

RUPS Tahunan merupakan forum pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris kepada para pemegang saham. Melalui forum ini, Perseroan menyampaikan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan, kegiatan usaha perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta berbagai informasi penting lainnya yang mencerminkan kondisi dan kinerja Perseroan selama satu tahun buku.

Sejalan dengan perkembangan digitalisasi layanan administrasi badan hukum, penyampaian laporan tahunan kini dilakukan melalui sistem AHU Online yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum. Perseroan yang memenuhi kriteria tertentu diwajibkan melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, sedangkan Perseroan lainnya tetap wajib menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang perlu menjadi perhatian serius adalah bahwa kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif. Dalam proses penyampaian laporan tahunan melalui sistem AHU, pemohon diwajibkan menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang disampaikan telah benar dan lengkap. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, dokumen, atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka pihak yang menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Direksi, Komisaris, dan para pemegang saham perlu segera memastikan bahwa RUPS Tahunan telah dijadwalkan dan seluruh dokumen pendukung telah dipersiapkan sebelum batas waktu 30 Juni. Kepatuhan terhadap kewajiban ini tidak hanya menghindarkan perusahaan dari potensi sanksi dan risiko hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor, lembaga keuangan, mitra usaha, serta regulator.

Di tengah semakin tingginya tuntutan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), kepatuhan terhadap pelaksanaan RUPS Tahunan dan penyampaian laporan tahunan merupakan indikator penting profesionalisme dan kesehatan hukum suatu perusahaan. Karena itu, perusahaan tidak seharusnya menunggu hingga tenggat waktu berakhir untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Kan & Co siap membantu Direksi, Komisaris, pemegang saham, maupun Perseroan dalam pelaksanaan RUPS Tahunan, penyusunan dokumen dan risalah RUPS, pendampingan penyampaian laporan tahunan melalui sistem AHU, serta berbagai kebutuhan layanan hukum korporasi lainnya secara profesional, cepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangan menunggu hingga batas waktu 30 Juni berakhir. Pastikan seluruh kewajiban hukum perusahaan Anda telah dipenuhi dengan tepat waktu, tepat prosedur, tepat hukum dan agar perusahaan anda terhindar dari pemblokiran Kementrian Hukum

 

Best Regards,

KAN & Co – Counsellors at Law

 

Dr. Nur Hakim, S.H., M.H., CLA, BBP – Partner

Telp: +62 813-8015-1334