27 Apr 2016
Perbedaan antara Kepailitan dengan PKPU
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh KURATOR di bawah pengawasan Hakim Pengawas.
Sedangkan, PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh UU Kepailitan. Akan tetapi, dari rumusan pengaturan mengenai PKPU adalah upaya tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur yang dilakukan oleh PENGURUS agar debitur tidak perlu diPailitkan.
Berdasarkan pengertian tentang kepailitan dan PKPU di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam kepailitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan, sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur.
Beberapa perbedaan lain antara kepailitan dan PKPU dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Perbedaan |
Kepailitan |
PKPU |
Upaya hukum |
Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit, dapat diajukan kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. |
Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. |
Yang melakukan pengurusan harta debitur |
Kurator |
Pengurus |
Kewenangan debitur |
Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. |
Dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. |
Jangka waktu penyelesaian |
Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. |
Dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. |
KAN & Co Counsellor at Law
Agung Tjahjady SH, CPA, MM, BKP (Managing Partner)
Nur Hakim, SH, MH (Partner)
Read Other Updates
-
Wind of Change
12 May 2017
-
Singapore International Arbitration Court & Singapore Exchange
28 Apr 2017
-
Catenaccio ala TP Docs
18 Apr 2017
-
Kebijakan dan Pelaksanaan Land Reform di Era Kepemimpinan Jokowi-JK
09 Feb 2017
-
LAND REFORM (LEGAL AND TAX IMPLICATIONS)
03 Feb 2017
-
New Tax Regulation On Transfer Pricing Issues
20 Jan 2017
-
Foreign Taxable Income After Tax Amnesty
19 Jan 2017
-
Orang Asing Investasi Properti? Apakah Boleh?
26 Oct 2016