Main Logo

Update

Pengampunan Pajak Perjelas Basis Data (Tax Amnesty Clarifies the Data Basis)_1

25 Jan 2016

Pengampunan Pajak Perjelas Basis Data (Tax Amnesty Clarifies the Data Basis)

Harga minyak yang terus-menerus turun ternyata berdampak juga pada Indonesia. Penurunan harga minyak itu juga membuat pendapatan negara menurun. Pada pertengahan Januari ini, Kompas berbincang mengenai pendapatan negara dengan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di sela-sela acara peresmian Bank Investasi Infrastruktur Asia di Beijing, Tiongkok. Berikut petikan wawancara dengan Bambang;
Bagaimana dengan penyerapan 2016 nanti?
 
Tahun 2015, penyerapan cukup bagus. Kementerian Pekerjaan Umum bisa menyerap di atas 90 persen. Perhubungan yang sejarahnya rendah bisa menyerap di atas 70 persen. Kementerian Pertanian juga hampir 90 persen. Ini artinya koordinasi antara kementerian dan lembaga sudah mulai jalan. Mereka bisa menyerap anggaran tepat waktu. Padahal, waktunya lebih pendek. Jadi, ada perubahan di kementerian, yang artinya ada semangat melakukan sesuatu yang lebih baik. Yang paling dikhawatirkan, penyerapan yang tidak tepat sasaran atau sekadar mempertinggi penyerapan tanpa memperhatikan kualitas penyerapannya. Namun, ternyata setelah dilihat, kecil sekali persentasenya. Kebanyakan belanja dilakukan seperti sebagaimana harusnya. Bahkan, kalau dilihat, jumlah belanja modal 2015 hampir Rp 80 triliun-Rp 90 triliun. Jadi, untuk 2016 ini, saya pikir akan lebih besar penyerapannya. Apalagi, tidak ada lagi soal nomenklatur dan penyerapan sudah bisa dimulai sejak Januari. Kami berharap belanja 2016 bisa ditingkatkan dari 90,4 persen menjadi 95 persen. Kontribusi belanja pemerintah besar terhadap efek bergandanya. Misalnya, belanja membangun jalan tentu perlu semen, perlu peralatan, perlu tenaga kerja. Kebutuhan semen tentu menghidupkan industri semen. Kita lihat, pembangunan di 2016 akan lebih baik.
 
Mengenai penerimaan?
 
Tahun ini, kita menghadapi tantangan yang paling berat. Tren penurunan harga minyak terus terjadi dan memberikan dampak signifikan bagi penerimaan negara kita. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2015 gagal mencapai target, yakni hanya Rp 252,4 triliun dari target Rp 269,1 triliun. Penerimaan dari sektor migas di 2015 hanya Rp 78,4 triliun dari target Rp 81,4 triliun. Harga minyak turun juga membuat PPh migas hanya tercapai Rp 49,72 triliun atau turun 43,14 persen dari penerimaan PPh migas tahun 2014 yang sebesar Rp 87,45 triliun. Dengan penurunan penerimaan negara dari PNBP dan PPh migas, otomatis pendapatan negara hanya bergantung pada pajak dan bea cukai. Tahun lalu, penerimaan pajak dan bea cukai mencapai 85 persen dari pendapatan negara.
 
Lalu, bagaimana cara meningkatkan penerimaan pajak?
 
Tantangan terbesar, memperbanyak penerimaan untuk membiayai kebutuhan kementerian dan lembaga. Saat ini, pemerintah sedang menggodok soal pengampunan pajak. Jika sudah selesai, akan segera kami masukkan ke DPR. Basis data yang dipakai memang belum sempurna. Namun, kami akan memakai data 2015. Bagi yang ingin meminta pengampunan pajak, harus membayar dulu tunggakan baru dapat pengampunan. Tahun ini merupakan tahun terakhir melaporkan harta yang dimiliki dan tidak dikenai denda. Jika tidak melaporkan, baru ikut tahun 2017. Jika ada kekurangan bayar, akan digunakan tarif normal.
 
Berapa besar target dari pengampunan pajak?
 
Kami belum menghitung secara pasti. Mungkin bisa Rp 100 triliun. Yang terpenting, basis data menjadi benar. Jadi, ke depan akan lebih tepat lagi perhitungannya dan tentu akan lebih besar pajak yang didapat.
 
sumber : KOMPAS
tanggal : 25/01/2016
 
Tax Amnesty Clarifies the Data Basis

Oil prices continued to fall also impacted on Indonesia. The decline in oil prices was also made income countries declined. In mid January, KOMPAS talked about income countries with Finance Minister Bambang PS Brodjonegoro on the sidelines of the inauguration of the Asian Infrastructure Investment Bank in Beijing, China.
Here are excerpts of an interview with Bambang;

What about the absorption of 2016?
 
In 2015, the absorption is quite good. The Ministry of Public Works can absorb over 90 percent. Transportation is historically low can absorb over 70 percent.
The Ministry of Agriculture is also nearly 90 percent. This means co-ordination between ministries and agencies are already starting to move. They can absorb the budget on time.
In fact, a shorter time. So, there is a change in the ministry, which means that there is a spirit to do something better. The most feared, absorption is not on target or simply enhance the absorption regardless of the quality of absorption.
 
However, it turns out after the visits, very small percentage. Most shopping is done like as it should. In fact, if seen, the amount of capital expenditures in 2015 to almost Rp 80 trillion to Rp 90 trillion.
So, for 2016, I think it would be a greater absorption. Moreover, there is no longer a matter of nomenclature and absorption can already begin in January.
We expect spending in 2016 could be increased from 90.4 percent to 95 percent. Government spending contributed greatly to the multiple effects.
 
For example, spending would need cement to build roads, necessary equipment, need labor. Demand for cement is certainly revive the cement industry.
We see the development in 2016 will be better.