| Home

Menu

Services

Update News

Thursday 24 Sep 2026

Wajib Halal Oktober 2026: Tantangan Kepatuhan Hukum dan Kesiapan Ekosistem Industri Indonesia

Wajib Halal Oktober 2026: Tantangan Kepatuhan Hukum dan Kesiapan Ekosistem Industri Indonesia

Oleh: Dr. Nur Hakim, S.H., M.H., CLA., BBP Partner – KAN & Co Counsellors at Law Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 menjadi salah satu agenda penting dalam perkembangan regulasi dan dunia usaha di Indonesia. Kebijakan ini tidak lagi hanya berkaitan dengan produk makanan dan minuman, tetapi telah menjangkau berbagai kategori produk, termasuk kosmetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, produk...

Wednesday 26 Aug 2026

Koperasi Produsen Kelapa Sawit: Aspek Hukum Usaha Berbasis Sektor Riil

Koperasi Produsen Kelapa Sawit: Aspek Hukum Usaha Berbasis Sektor Riil

Dalam diskursus hukum perkoperasian di Indonesia, koperasi sering kali diposisikan sebagai wadah ekonomi bersama yang dibangun berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Salah satu bentuk yang paling dikenal adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana kepada anggota. Namun, model usaha tersebut memiliki karakter risiko tersendiri karena ketika koperasi mengalami kesulitan memenuhi...

Friday 14 Aug 2026

Asuransi Sering Ganti-Ganti Alasan Tolak Klaim? Waspadai Risiko Hukumnya

Asuransi Sering Ganti-Ganti Alasan Tolak Klaim? Waspadai Risiko Hukumnya

Dalam beberapa waktu terakhir, sengketa klaim asuransi antara pelaku usaha dan perusahaan asuransi menjadi salah satu isu hukum ekonomi bisnis yang cukup menarik perhatian. Pola yang cukup sering ditemukan dalam kasus-kasus semacam ini adalah perusahaan asuransi mengubah dasar penolakan klaim di tengah proses evaluasi, dari alasan administratif menjadi alasan teknis, setelah dokumen administratif yang dipersoalkan dipenuhi oleh pihak...

Wednesday 10 Jun 2026

Deadline 30 Juni Semakin Dekat! RUPS Tahunan Wajib Dilaksanakan atau Berisiko Sanksi

Deadline 30 Juni Semakin Dekat! RUPS Tahunan Wajib Dilaksanakan atau Berisiko Sanksi

Oleh: Dr. Nur Hakim, S.H., M.H., CLA., BBP Bagi Perseroan Terbatas (PT), tanggal 30 Juni bukan sekadar penutup semester pertama, melainkan batas waktu penting untuk memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan wajib diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Dengan demikian, bagi Perseroan yang tahun...

Tuesday 06 Jan 2026

Sanksi Pemblokiran Bagi PT Yang Tidak Melaporkan RUPS Tahunan

Sanksi Pemblokiran Bagi PT Yang Tidak Melaporkan RUPS Tahunan

Berdasarkan Permenkumham No.49/2025, Pemerintah kini mewajibkan setiap PT untuk melaporkan hasil RUPS Tahunan, mencakup Laporan Tahunan, Keuangan, dan Acquit et de Charge melalui AHU Online maksimal 6 bulan setelah tutup buku. Kepatuhan ini bersifat mutlak, kelalaian pelaporan akan berakibat langsung pada pemblokiran akses sistem AHU yang dapat melumpuhkan aktivitas legal korporasi perusahaan. Para pemilik dan pengurus perusahaan wajib...

Wednesday 07 Dec 2022

Kewajiban Perusahaan Lapor atas Data Industri dan Data Kawasan Industrinya

Kewajiban Perusahaan Lapor atas Data Industri dan Data Kawasan Industrinya

Berdasarkan Undang-Undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian, salah satu pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri adalah data industri dan data kawasan industri. Data industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam...

Friday 07 Oct 2022

Solusi Terbaik Restrukturisasi Perusahaan Melalui Jalur PKPU

Solusi Terbaik Restrukturisasi Perusahaan Melalui Jalur PKPU

Resesi ekonomi diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023 dan hal tersebut berpotensi untuk memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran hingga kebangkrutan ekonomi secara global termasuk Indonesia. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satu penyelesaiaan permasalahan bisnis pada suatu perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi melalui proses Penundaan...

Foreign Exchange Rates

Currency	Mid Rate (IDR)
Poundsterling	24,035.32
Euro	20,218.04
Dollar US	18,006.00
Dollar Singapore	14,089.76
Dollar Australia	12,597.90
Ringgit	4,410.00
Yuan	2,695.85
Yen	11,390.08

Source : Bank Indonesia

Last Update : 2026-10-21

tax-legal.id is not responsible for the accuracy of this data that taken from third party

Recent Post