Perizinan adalah hal yang penting bagi Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha, namun banyak pengusaha yang mengeluhkan proses untuk memperoleh izin usahanya, sehingga pengusaha merasa dirumitkan oleh serangkaian proses pengurusan perizinan. Namun pada era sekarang ini pemerintah telah mempermudah proses pengurusan perizinan dengan meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS).

                Seiring berjalannya waktu, pengurusan perizinan melalui OSS sudah menemui kemudahan-kemudahan yang lambat laun kemudahan tersebut dapat dinikmati oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia baik lokal ataupun asing. Namun banyak juga kendala-kendala yang belum terselesaikan dan belum mendapatkan solusinya.

                Jenis usaha yang sedang dijalankan oleh pengusaha terkadang tidak berbanding lurus dengan usaha yang sebenarnya yang dijalankan oleh pengusaha tersebut, ini dapat dilihat dari pengalaman kami yang membantu banyak perusahaan yang ternyata izin usahanya tidak sama dengan yang sebenarnya, ditambah lagi banyaknya jenis usaha yang menjadi satu dengan usaha-usaha lain yang secara bisnis tidak sejalan, contoh perseroan tersebut bidang usahanya di bidang perdagangan namun di dalam akta perseroan tersebut juga menjalankan usaha di bidang kesehatan dan bidang perhubungan.

                Sebetulnya belum ada larangan khusus yang mengatur untuk itu, namun belakangan ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengkategorikan jenis-jenis perizinan yang tidak dapat disatukan dengan perizinan lainnya atau disebut juga dengan Single Purpose, di bawah ini adalah beberapa sektor perizinan yang tidak dapat disatukan dan telah dikategorikan oleh BKPM di antaranya adalah :

      I. Sektor Kesehatan dengan jenis perizinan:

1. Rumah Sakit

      II. Sektor Perhubungan dengan jenis perizinan :

1. Angkutan Laut
2. Penyedia Fasilitas Pelabuhan
3. Jasa Kebandarudaraan
4. Jasa Bongkar Muat
5. Angkutan Multimoda
6. Jasa Pengurusan Transportasi
7. Jasa Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air

      III. Sektor Kominfo dengan jenis perizinan:

1. Lembaga Penyiaran Swasta
2. Lembaga Penyiaran Komunitas
3. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Dengan demikian saya berharap para pelaku usaha tidak keliru dalam menentukan jenis usaha di dalam Akta Perubahan Perseroannya.

Best Regards,

Desy Yuliani, S.H. (Staff)

desy.kan@tax-legal.id / +62 813 1876 0163

Nur Hakim, S.H., M.H., C.L.A. (Partner)

hakim.kan@tax-legal.id / +62 813 8015 1334

https://tax-legal.id/