20 Oct 2016
Apa Kabar PPJB Anda Setelah Ikut Tax Amnesty?
Banyak masyarakat Indonesia saat ini sedang kebingungan setelah mengikuti program Tax Amnesty, kebingungan itu disebabkan adanya banyak dokumen yang mereka miliki terkait harta yang sudah mereka akui melalui program Tax Amnesty.
Salah satu kebingungan dan harus menjadi perhatian besar adalah dokumen kepemilikan atas Tanah dan Bangunan yang masih PPJB dengan Kuasa Untuk Menjual ataupun PPJB tanpa kuasa untuk menjual.
Jika PPJB anda sudah disertai Kuasa Untuk Menjual baik di dalam klausul PPJB atau terpisah dengan PPJB, maka secara hukum kondisi anda sudah lebih baik dibandingkan PPJB yang belum ada klausul Kuasa Untuk Menjual.
Kenapa demikian, karena setelah program Tax Amnesty ada kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengakui secara hukum dengan balik nama. Dengan demikian PPJB yang sudah disertai Kuasa Untuk Menjual biasanya sudah disertai dengan perbuatan hukum Wajib Pajak dengan melunasi kewajibannya atas Tanah dan Bangunan, sehingga proses balik nama akan menjadi mudah dan tidak sampai melampaui 31 Desember 2017.
Namun, bagaimana dengan PPJB yang belum ada klausul Kuasa Untuk Menjual? Disini anda harus melakukan beberapa langkah agar supaya PPJB anda atas Tanah dan Bangunan dapat dibalik nama sebelum tanggal 31 Desember 2017.
KAN & Co Counsellor at Law
Agung Tjahjady SH, CPA, MM, BKP (Managing Partner)
Nur Hakim, SH, MH (Partner)
Read Other Updates
-
Investor Asing Yang Ingin Mengurus ITAS, Tidak Perlu Datang Lagi Ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
03 Sep 2019
-
Bolehkah Kepemilikan Cross Holding / Saham Silang Dalam Perseroan ?
30 Aug 2019
-
Easy To Manage Stay Permit For Foreign Investor
23 Aug 2019
-
Kewajiban Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Online Single Submission (OSS) Versi 1.1
16 Aug 2019
-
Penggabungan atas Putusan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dalam Pidana Perpajakan
09 Aug 2019
-
Peninjauan Kembali Dalam Pengadilan Pajak
02 Aug 2019
-
Tujuan Pemerintah Dalam Peningkatan Kemudahan Berusaha Di Daerah
29 Jul 2019
-
Pengaturan Hukum Terkait Pinjam Meminjam Secara Online Atau P2P Lending
19 Jul 2019