06 Jun 2016
Kaitan Panama Papers (PP) dengan RUU Tax Amnesty (TA)
Perusahaan dan nama-nama yang tercantum dalam PP belum tentu bersalah di mata hukum sampai Otoritas Perpajakan menyatakan bahwa motif yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perpajakan. Untuk menentukan motif yang dilakukan oleh Wajib Pajak harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang ada.
Membangun perusahaan atau membuat perusahaan bayangan dengan tujuan menyamarkan hasil kekayaan yang diperoleh dari sebuah tindak pidana atau menyembunyikan aset di luar negeri untuk menghindari pajak maka dapat dipastikan hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Selain itu, tidak sedikit pengusaha Indonesia membangun perusahaannya di luar negeri, hal ini diakibatkan karena hukum kita yang belum bisa memberikan kepastian hukum dalam berbisnis dan lebih condong memberatkan pengusaha, sehingga para pengusaha lebih memilih negara lain yang regulasi hukumnya sangat mendukung dan menjanjikan kepastian hukum dalam berusaha.
Lantas apa kaitan antara RUU Pengampunan Pajak dengan PP? RUU TA memiliki tujuan dalam rangka mendukung pemerintah terkait penerimaan negara berupa pajak. Pertimbangan lain terkait PP adalah terdapat sebanyak ± 6.000 nama orang / perusahaan Indonesia yang menyimpan harta dan belum dilaporkan berdasarkan data yang bocor dari PP. Oleh karena itu RUU TA merupakan cikal bakal aturan agar uang rakyat Indonesia yang ada di luar negeri kembali ke Indonesia. Bagi yang namanya terdapat pada PP, sangat dianjurkan untuk melaporkan transaksi keuangannya secara benar dan terbuka. Uang tebusan yang dibayar melalui RUU TA nantinya akan jauh lebih kecil daripada tariff pajak umumnya.
Read Other Updates
-
Investor Asing Yang Ingin Mengurus ITAS, Tidak Perlu Datang Lagi Ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
03 Sep 2019
-
Bolehkah Kepemilikan Cross Holding / Saham Silang Dalam Perseroan ?
30 Aug 2019
-
Easy To Manage Stay Permit For Foreign Investor
23 Aug 2019
-
Kewajiban Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Online Single Submission (OSS) Versi 1.1
16 Aug 2019
-
Penggabungan atas Putusan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dalam Pidana Perpajakan
09 Aug 2019
-
Peninjauan Kembali Dalam Pengadilan Pajak
02 Aug 2019
-
Tujuan Pemerintah Dalam Peningkatan Kemudahan Berusaha Di Daerah
29 Jul 2019
-
Pengaturan Hukum Terkait Pinjam Meminjam Secara Online Atau P2P Lending
19 Jul 2019