21 May 2020
Kemudahan Mengajukan Beragam Perizinan Secara Online Lewat Situs Jakevo
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta memperpanjang masa penutupan layanan tatap muka pada mall pelayanan publik hingga tanggal 22 Mei 2020. Penutupan tersebut diberlakukan mengikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan guna mencegah penyebaran Covid-19.
Meski demikian, DPMPTSP DKI Jakarta masih melayani masyarakat DKI Jakarta yang ingin mengajukan proses pengurusan izin dokumen secara online, yakni melalui situs Jakevo. Apa itu Jakevo? Jakevo merupakan aplikasi pelayanan online perizinan dan non perizinan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga masyarakat DKI Jakarta dapat memanfaatkan Jakevo untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Ketetapan ruang kota, Izin Pembuangan air limbah, Izin usaha Konstruksi serta beragam kategori perizinan lainnya.
Melalui Jakevo, pemohon hanya mengisi dan mengunggah berkas. Setelah diperiksa oleh tim teknis dan dinyatakan lengkap, nanti izin tersebut tinggal diunduh dan dapat dicetak dari komputer milik pemohon. Dan lama proses pengerjaan Izin dokumen melalui Jakevo tergantung pada kategori perizinan apa yang diajukan oleh pemohon.
Dengan demikian, berbagai kemudahan sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, namun banyak pelaku usaha belum mengetahui kemudahan-kemudahan tersebut, sehingga banyak pelaku usaha yang masih menjalankan usahanya tanpa ada izin, kadang sudah ada izin namun izin tersebut belum disesuaikan dengan peraturan baru yang mengatur tentang izin tersebut. Dan apabila perusahaan anda merasa proses perolehan izin tersebut terlalu rumit dapat menghubungi konsultan yang anda percayai.
Best Regards,
Desy Yuliani, S.H. (Staff)
desy.kan@tax-legal.id / +62 813 1876 0163
Nur Hakim, S.H., M.H., C.L.A. (Partner)
hakim.kan@tax-legal.id / +62 813 8015 1334
Read Other Updates
-
Kemudahan Mengajukan Beragam Perizinan Secara Online Lewat Situs Jakevo
21 May 2020
-
Layanan Perizinan Tenaga Kerja Asing Di Kementerian Ketenagakerjaan Dihentikan Untuk Sementara
22 Apr 2020
-
Covid-19 Tidak Menghilangkan Kewajiban Laporan Realisasi Investasi Ke BKPM
15 Apr 2020
-
Konversi Utang Menjadi Saham
27 Mar 2020
-
Pengangkatan Direksi Yang Cacat Hukum
10 Mar 2020
-
Sistem Perizinan Angkutan Laut SIUPAL Terintegrasi Online
17 Jan 2020
-
Tak Sampaikan LKPM, NIB dan Izin Usaha Terancam Dicabut
20 Dec 2019
-
Regulasi Terbaru: Kewajiban Menunjuk Perwakilan Dagang bagi E-Commerce Luar Negeri di Indonesia
13 Dec 2019





