Oleh: Dr. Nur Hakim, S.H., M.H., CLA., BBP
Partner – KAN & Co Counsellors at Law

Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026 menjadi salah satu agenda penting dalam perkembangan regulasi dan dunia usaha di Indonesia. Kebijakan ini tidak lagi hanya berkaitan dengan produk makanan dan minuman, tetapi telah menjangkau berbagai kategori produk, termasuk kosmetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta berbagai barang gunaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menetapkan 18 Oktober 2026 sebagai tanggal penting dalam tahapan implementasi kewajiban bersertifikat halal. Rangkaian koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada September 2026 juga menunjukkan bahwa persiapan implementasi melibatkan tidak hanya BPJPH, tetapi juga kementerian/lembaga yang menangani industri, perdagangan, UMKM, pemerintah daerah, serta peternakan dan kesehatan hewan.

Secara normatif, kewajiban tersebut berakar pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian mengalami perubahan antara lain melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam materi BPJPH, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia pada prinsipnya wajib bersertifikat halal, dengan ketentuan tersendiri bagi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan.

Perluasan Cakupan Produk Membawa Konsekuensi Baru bagi Pelaku Usaha

Wajib Halal Oktober 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan tahapan kewajiban sebelumnya. Dalam materi pemerintah, kewajiban tersebut mencakup antara lain produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, bahan baku dan bahan penolong makanan dan minuman, serta berbagai barang gunaan.

Perluasan tersebut membawa konsekuensi yang berbeda bagi masing-masing sektor industri. Bagi industri makanan dan minuman, isu halal relatif lebih mudah dipahami karena konsumen berhubungan langsung dengan produk yang dikonsumsi. Namun, pada industri kimia, farmasi, tekstil, barang gunaan, dan industri hulu, persoalannya menjadi jauh lebih kompleks.

Dalam materi Kementerian Perindustrian, sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) menghadapi persoalan yang berkaitan dengan karakteristik bahan, rantai pasok, ketersediaan lembaga pemeriksa atau lembaga halal, serta kebutuhan kepastian implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada sektor nonpangan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama dengan produk makanan dan minuman.

Tantangan Terbesar: Ketertelusuran Bahan Baku dan Rantai Pasok

Salah satu isu yang paling banyak muncul dalam materi koordinasi pemerintah adalah traceability atau ketertelusuran bahan baku.

Industri masih bergantung pada berbagai bahan impor, antara lain bahan tambahan pangan, bahan penolong, gelatin, penguat rasa, bumbu (seasoning), bahan kimia tertentu, bahan berbasis hewan, serta berbagai bahan lain yang belum seluruhnya tersedia dari pemasok dalam negeri.

Kementerian Perindustrian juga mencatat kebutuhan untuk mempercepat sertifikasi halal bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong asal impor serta memperkuat mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan lembaga halal luar negeri.

Persoalan tersebut penting karena sertifikasi produk akhir tidak dapat dilepaskan dari status dan ketertelusuran bahan yang digunakan dalam proses produksi. Dalam praktiknya, sebuah perusahaan dapat memiliki sistem produksi yang telah memenuhi persyaratan halal, namun masih menghadapi persoalan ketika salah satu bahan bakunya berasal dari negara atau pemasok yang status pengakuan sertifikat halalnya belum dapat memenuhi kebutuhan regulasi Indonesia.

Karena itu, kepatuhan halal perlu ditempatkan sebagai persoalan supply chain, bukan hanya persoalan legalitas produk akhir.

Impor: Jangan Sampai Kepatuhan Halal Mengganggu Rantai Pasok

Dimensi perdagangan internasional menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam rapat koordinasi pemerintah. Materi Kementerian Perdagangan menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan tata niaga dan fasilitasi impor, distribusi domestik, perlindungan konsumen, serta pengawasan barang yang beredar dengan implementasi kewajiban halal.

Persoalan tersebut menjadi penting karena barang impor tidak hanya digunakan sebagai produk konsumsi, tetapi juga sebagai bahan baku, bahan penolong, produk antara, dan komponen dalam proses produksi industri dalam negeri.

Karena itu, implementasi kewajiban halal perlu memperhatikan kesinambungan rantai pasok agar tujuan perlindungan konsumen dan kepastian halal tetap berjalan bersama dengan kepastian berusaha dan kelancaran perdagangan.

Dalam materi Kementerian Perdagangan, pendekatan yang dibahas antara lain implementasi yang bertahap dan berbasis risiko, kesiapan sistem dan regulasi sebelum pemberlakuan mandatori, serta integrasi pengawasan antar-kementerian/lembaga. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan, tetapi juga adanya aturan teknis yang jelas, sistem yang siap, data yang terintegrasi, dan mekanisme pelaksanaan yang dapat diprediksi oleh pelaku usaha.

Industri Tidak Hanya Membutuhkan Sertifikat, tetapi Sistem Jaminan Produk Halal

Dalam konteks perusahaan, sertifikat halal seharusnya tidak diperlakukan sebagai dokumen yang berdiri sendiri.

Kementerian Perindustrian menempatkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai salah satu fondasi utama kepatuhan halal. SJPH mencakup komitmen perusahaan, bahan, proses produksi, produk, dan evaluasi.

Artinya, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem internalnya mampu mempertahankan status halal produk secara berkelanjutan. Hal ini menjadi semakin penting ketika perusahaan melakukan perubahan pemasok, bahan tambahan, bahan penolong, formulasi, kemasan, maupun proses produksi.

Materi Direktorat Jenderal Industri Agro juga menekankan pentingnya monitoring kepatuhan secara berkala, khususnya terhadap perubahan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, pemasok, kemasan, dan proses produksi yang berpotensi memengaruhi status kehalalan produk.

Dengan demikian, perusahaan perlu melihat sertifikasi halal sebagai bagian dari compliance management, bukan hanya sebagai proses administratif satu kali.

UMK: Tantangan Kepatuhan Tidak Berhenti pada Sosialisasi

Dimensi lain yang sangat penting adalah kesiapan usaha mikro dan kecil (UMK). Materi Kementerian UMKM menunjukkan bahwa UMK makanan dan minuman memiliki cakupan usaha yang luas dan berinteraksi langsung dengan konsumen. Namun, sebagian UMK masih menghadapi keterbatasan pengetahuan, akses layanan, pendampingan, maupun kemampuan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Karena itu, pendekatan yang dibutuhkan bukan hanya sosialisasi. Kementerian UMKM mendorong pendekatan end-to-end, mulai dari identifikasi usaha, screening halal, pendampingan, pengajuan, monitoring sampai sertifikat terbit.

Perspektif tersebut penting karena kepatuhan hukum yang efektif bukan hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya kewajiban, tetapi juga oleh akses pelaku usaha terhadap mekanisme untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pemerintah Daerah Memiliki Peran Penting

Wajib halal juga tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan hanya melalui pemerintah pusat. Materi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan pentingnya integrasi pengembangan ekonomi syariah ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja dan APBD.

Pemerintah daerah juga memiliki ruang untuk memperkuat ekosistem industri halal dan UMKM halal melalui koordinasi lintas sektor, fasilitasi, pendampingan, serta penguatan peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Dengan demikian, sertifikasi halal dapat ditempatkan bukan semata-mata sebagai kewajiban administratif pelaku usaha, tetapi sebagai bagian dari pengembangan ekonomi daerah, penguatan UMKM, peningkatan akses pasar, dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah.

Sektor Peternakan: Halal Dimulai dari Hulu

Aspek hulu juga menjadi perhatian penting, khususnya pada produk hewan dan hasil sembelihan. Materi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa titik kritis halal pada Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas (RPH/RPU) tidak hanya berada pada saat penyembelihan.

Titik kritis mencakup penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan, pemingsanan, penyembelihan, pengeluaran darah, pengulitan, pengeluaran jeroan, pendinginan atau pelayuan, penanganan karkas dan jeroan, penyimpanan serta distribusi.

Aspek penting lainnya meliputi pemisahan area, alat dan pekerja antara hewan halal dan non-halal, serta pengendalian pada proses penyimpanan dan distribusi. Materi tersebut juga menempatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai bagian penting dalam penguatan rumah potong hewan dan rantai nilai produk daging.

Dengan demikian, prinsip halal pada produk hewan perlu dipahami bersama dengan aspek keamanan pangan, kesehatan masyarakat veteriner, ketertelusuran, dan pengendalian rantai pasok.

Dari Kepatuhan Menuju Daya Saing

Meskipun implementasi wajib halal membawa sejumlah tantangan, kebijakan ini juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas.

Kementerian Perindustrian dalam materinya menempatkan Jaminan Produk Halal sebagai salah satu strategi pengembangan industri dalam negeri. Perkembangan ekonomi halal global juga menunjukkan adanya ruang bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar yang lebih luas.

Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut, kepatuhan halal perlu dibangun bersama dengan standardisasi, ketertelusuran, kualitas produk, kepastian rantai pasok dan kepastian hukum.

Sertifikasi halal tanpa sistem produksi dan supply chain yang kuat akan sulit dipertahankan. Sebaliknya, sistem kepatuhan yang baik dapat menjadi bagian dari tata kelola perusahaan sekaligus mendukung kepercayaan konsumen dan hubungan dengan mitra usaha.

Apa yang Perlu Dipersiapkan Pelaku Usaha?

Menjelang 18 Oktober 2026, pelaku usaha perlu melakukan pemetaan internal terhadap sedikitnya beberapa aspek berikut:

• Identifikasi produk dan memastikan apakah produk masuk dalam kategori yang telah atau akan dikenakan kewajiban sertifikasi halal.

• Audit bahan baku dan bahan penolong, termasuk asal bahan, pemasok, dokumen pendukung dan status sertifikasinya.

• Pemetaan proses produksi untuk mengetahui titik kritis halal dan memastikan penerapan SJPH.

• Memastikan ketertelusuran rantai pasok, khususnya apabila terdapat bahan impor atau bahan yang memiliki titik kritis kehalalan.

• Menyiapkan dokumen dan sumber daya manusia, termasuk Penyelia Halal serta mekanisme internal untuk menjaga konsistensi penerapan sistem.

• Review kontrak dengan supplier dan distributor, khususnya untuk memastikan tersedianya informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemastian halal.

• Bagi perusahaan yang menggunakan bahan impor, melakukan legal dan regulatory mapping terhadap negara asal, lembaga halal luar negeri, pengakuan/MRA, HS Code, serta mekanisme pemenuhan persyaratan impor.

Kepastian Hukum Menjadi Kunci Implementasi Wajib Halal

Rangkaian rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada September 2026 menunjukkan bahwa implementasi Wajib Halal Oktober 2026 merupakan agenda yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

BPJPH, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian memiliki perspektif masing-masing yang saling berhubungan: mulai dari sertifikasi, kesiapan industri, perdagangan dan impor, UMK, pemerintah daerah, sampai rantai pasok produk hewan.

Tantangan terbesar ke depan bukan hanya bagaimana memastikan pelaku usaha memiliki sertifikat halal, tetapi bagaimana membangun ekosistem kepatuhan halal yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan bagi konsumen.

Bagi perusahaan, langkah yang paling penting adalah tidak menunggu sampai kewajiban diberlakukan untuk mulai melakukan pemeriksaan internal. Pemetaan produk, bahan baku, supplier, proses produksi, dokumen, perizinan, kontrak dan rantai pasok sebaiknya dilakukan sejak sekarang.

Pada akhirnya, Wajib Halal Oktober 2026 bukan hanya persoalan sertifikasi, tetapi persoalan compliance, governance dan business continuity.

Perusahaan yang memahami kewajiban halal sebagai bagian dari tata kelola usaha akan lebih mudah mengintegrasikan aspek halal ke dalam proses pengadaan, produksi, distribusi dan pengembangan produk, sekaligus mengantisipasi risiko hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

KAN & Co – Counsellors at Law

KAN & Co secara aktif mencermati perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal dan implikasinya terhadap kegiatan usaha, termasuk aspek regulatory compliance, legal review, legal due diligence, review kontrak, corporate governance, supply chain, perdagangan dan investasi.

Kami dapat memberikan pendampingan kepada perusahaan dalam melakukan pemetaan kewajiban halal, review kepatuhan regulasi, identifikasi risiko hukum, review hubungan hukum dengan supplier dan mitra usaha, serta penyusunan langkah mitigasi untuk menghadapi perubahan regulasi dan implementasi kewajiban sertifikasi halal.

Bagi pelaku usaha yang terdampak Wajib Halal Oktober 2026, persiapan kepatuhan sebaiknya dilakukan sebelum kewajiban tersebut berlaku, bukan setelah muncul persoalan dalam pelaksanaannya.

 

Best Regards,

KAN & Co – Counsellors at Law

Dr. Nur Hakim, S.H., M.H., CLA., BBP – Partner

Telp: +62 813-8015-1334

Email: hakim@hs-legal.id / kan.co@tax-legal.id